
DIPA untuk Aceh terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 6,8 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 1 triliun, dan dana Otonomi Khusus (Otsus) Rp 3,7 triliun. Selebihnya adalah DIPA tugas pembantuan dan DIPA sektoral.
Gubernur Irwandi Yusuf mengatakan, kegiatan paling besar untuk anggaran 2009 adalah bidang infrastruktur. Ia mengharapkan dengan diserahkannya DIPA tersebut proses pembangunan dapat segera dilaksanakan. Kita inginkan pembangunan Aceh berjalan dengan maksimal dan secepatnya mencapai kesejahteraan rakyat, katanya kepada Serambi seusai menerima dokumen DIPA itu, di Jakarta, kemarin.
Menurut Gubernur, DIPA Aceh 2009 yang jumlahnya Rp 14,1 triliun, lebih kecil dibandingkan dengan DIPA 2008 lalu yang mencapai Rp 18 triliun. Namun DIPA Aceh tahun lalu itu sudah termasuk dengan anggaran untuk BRR NAD-Nias, ujarnya.
Terserap maksimal
Sementara itu, harapan agar serapan maksimal APBN untuk pembangunan Aceh disampaikan anggota Panitia Anggaran DPR RI asal Aceh Teuku Riefky Hasrya. Kami mengharapkan agar penggunaan dana APBN yang ditransfer ke Aceh penyerapannya dapat maksimal. Dengan demikian percepatan pembangunan infrastruktur dan pembangunan perekonomian Aceh berjalan dengan baik, ujar Teuku Riefky, politisi Partai Demokrat yang juga anggota Komisi VII.
Ia mengingatkan, 2009 merupakan tahun hiruk-pikuk politik dengan agenda pemilihan umum. Tentu saja kita ingatkan agar Pemerintah Daerah harus tetap optimal dalam rangka mendorong percepatan pembangunan Aceh, ujarnya.
Mengutip pernyataan Presiden SBY, Teuku Riefky mengatakan, dalam sejarah baru pertama kali APBN Indonesia menembus angka Rp 1.000 triliun, dengan difisit Rp 4 triliun. Kalau kondisi membaik, kemungkinan besar 2009 ini terjadi surplus, kata Teuku Riefky yang kembali dicalonklan Partai Demokrat duduk di Senayan pada Pemilu 2009.
Gaji Kecil
Presiden SBY dalam sambutannya sempat mengeluhkan kecilnya gaji yang diterimanya selaku Kepala Negara dibanding pejabat yang lain atau pimpinan BUMN. Dia berharap sistem penggajian ini di masa depan lebih adil. Gaji presiden harusnya yang paling tinggi, tapi ternyata tidak, ujar Presiden SBY.
Meski demikian, Presiden SBY mengaku tidak akan mempersoalkan jumlah gajinya itu, asalkan semua itu dilakukan dengan adil. Tidak apa-apa, yang penting ke depan harus paling adil dan paling tepat, pintanya.
SBY juga mengomentari gaji menteri yang terlalu kecil, bahkan 4 tahun terakhir gaji menteri tidak pernah naik. Kalau kita lihat ada kelompok G-8 dan G-20, di Indonesia ada G-19, yakni gaji menteri hanya Rp 19 juta, yang selama 4 tahun tidak pernah naik-naik. Tapi tidak apa-apa, jelas SBY yang disambut tawa hadirin.
Sumber: Serambi Indonesia